Konsolidasi tersebut dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, di antaranya PW PERISAI Sumbar (Pertahanan Ideologi Serikat Islam), PPNI (Pemuda Peduli Negeri Indonesia) BADKO Sumbar, GMMP (Garda Muda Merah Putih) Sumbar, serta mendapat konfirmasi dukungan dari KNPI Kota Padang yang menyatakan siap bergabung dalam aksi lanjutan tersebut.
Perwakilan PW IPPI Sumbar, Alfarezi, mengatakan konsolidasi dilakukan untuk memperkuat gerakan bersama dalam mengawal tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan pada Aksi Jilid I dan II.
"Hari ini kami sedang menggelar konsolidasi dalam rangka menuju Aksi Jilid III yang akan diadakan di dua titik aksi, yakni di Kanwil Imipas Sumbar dan di Rutan Anak Aia Kelas IIB Padang. Alhamdulillah, hari ini dihadiri beberapa perwakilan organisasi seperti PERISAI, PPNI, dan GMMP. Tadi pagi KNPI Kota Padang juga mengonfirmasi akan ikut terlibat. Kondisi setelah Aksi Jilid II kemarin semakin menguatkan tekad kami. Aksi ini tidak akan berhenti sampai Karutan dan Kakanwil Sumbar dicopot dari jabatannya," tegas Alfarezi.
Aksi Jilid III merupakan lanjutan dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya menyoroti tata kelola di Rutan Kelas IIB Anak Aia Padang. Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan menyusul adanya pengakuan Kepala Rutan saat berdialog dengan peserta aksi terkait dugaan keterlibatan oknum petugas dalam praktik ilegal serta dugaan kerusakan alat deteksi keamanan yang disebut telah terjadi sejak November 2025.
Selain itu, massa juga menilai Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Barat belum memberikan respons terbuka terhadap permohonan audiensi yang telah diajukan sebelumnya.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang telah disampaikan kepada pihak berwenang, PW IPPI Sumbar mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta pencopotan Kepala Kantor Wilayah Imipas Sumbar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, serta Kepala Rutan Kelas IIB Anak Aia Padang.
Mereka juga mendesak penindakan terhadap oknum petugas yang diduga terlibat dalam pelanggaran, pelaksanaan program Zero HALINAR secara realistis, penghapusan dugaan perlakuan diskriminatif terhadap warga binaan dan tahanan, audit menyeluruh terhadap alat deteksi keamanan yang dilaporkan rusak sejak November 2025, keterbukaan data pengadaan alat tersebut, serta pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan maupun pemeliharaannya.
Dengan bergabungnya sejumlah organisasi dalam koalisi tersebut, PW IPPI Sumbar menegaskan akan terus mengawal persoalan yang mereka angkat melalui aksi damai hingga tuntutan mereka mendapat respons dari pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Barat maupun Rutan Kelas IIB Anak Aia Padang terkait rencana Aksi Jilid III maupun tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.
TIM