Proyek yang semestinya menjadi solusi pascabencana hidrometeorologi, khususnya banjir bandang pada akhir November 2025, justru memunculkan tanda tanya. Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan pekerjaan beronjong yang diduga tidak sesuai standar teknis serta kualitas konstruksi yang dipertanyakan.
Wakil Ketua I , , menegaskan bahwa proyek yang dibiayai anggaran pusat tersebut tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan.
“Ini bukan sekadar proyek fisik. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya memberi perlindungan justru menghadirkan risiko baru,” tegasnya.
Menurutnya, pekerjaan beronjong yang masih dalam tahap lanjutan tanggap darurat harus mengedepankan kehati-hatian dan standar teknis tinggi. Ia menekankan pemasangan di titik rawan, termasuk di sekitar permukiman dan fasilitas ibadah, harus benar-benar kokoh dan sesuai spesifikasi.
Ia juga mendesak untuk segera melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh terhadap laporan masyarakat.
“Kalau memang ada pekerjaan yang tidak sesuai spek, harus segera dibenahi. Jangan tunggu sampai terjadi kerusakan atau bahkan korban. Fungsi pengawasan harus berjalan, jangan hanya administratif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti posisi PT Nindya Karya sebagai BUMN yang seharusnya menjadi role model dalam pelaksanaan proyek strategis pemerintah.
“BUMN itu harus memberi contoh. Kalau kualitas pekerjaan dipertanyakan, ini preseden yang tidak baik, terutama bagi kontraktor lokal,” tambahnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Direktur Operasi I PT Nindya Karya, , menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan melalui tim di lapangan.
“Terima kasih atas info dan masukan. Kami tindak lanjuti di tim lapangan. Jika ada yang perlu penyempurnaan, akan kami koordinasikan,” ujarnya singkat.
Namun, pernyataan tersebut dinilai masih normatif dan belum menjawab secara substansial dugaan penyimpangan teknis maupun potensi permainan volume pekerjaan.
Di sisi lain, proyek rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh masih dalam tahap pengajuan ke pemerintah pusat. Saat ini, pekerjaan beronjong yang berjalan merupakan bagian dari fase tanggap darurat untuk meminimalisir dampak lanjutan pascabencana.
Meski demikian, kondisi di lapangan menimbulkan kekhawatiran. Publik mempertanyakan kualitas pekerjaan skala besar yang akan menyusul jika pekerjaan darurat saja diduga tidak maksimal.
“Jangan sampai anggaran besar dari pusat ini terbuang percuma karena lemahnya pengawasan dan pelaksanaan. Ini uang negara, harus dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum,” tutup Evi Yandri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang belum memberikan keterangan resmi lanjutan. Masyarakat pun berharap adanya transparansi, audit terbuka, dan tindakan tegas agar proyek pengendalian banjir benar-benar memberi rasa aman, bukan sekadar proyek seremonial.
TIM