.jpg)
Kritik politik Tan Malaka tidak hanya diarahkan pada kolonialisme Belanda dan elite nasional di tingkat pusat, tetapi juga menyentuh konteks sosial-politik di Minangkabau, Sumatera Barat—daerah asalnya. Sejumlah kajian mutakhir menempatkan sikap kritisnya sebagai kombinasi antara pengaruh Marxisme internasional dan tradisi intelektual Minangkabau yang argumentatif.
Kritik terhadap Politik Kolonial dan Elite Nasional
Dalam Naar de Republiek Indonesia (1925), Tan Malaka menolak strategi kooperatif dengan pemerintah kolonial dan menuntut kemerdekaan penuh dalam bentuk republik. Sikap ini berbeda dari sebagian elite pergerakan yang masih membuka ruang kompromi politik pada 1920-an.
Sejarawan Harry A. Poeze dalam trilogi Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik (1998–2008) menegaskan bahwa Tan Malaka secara konsisten mengkritik pendekatan moderat yang tidak berbasis mobilisasi massa. Ia mendorong pendidikan politik bagi buruh dan tani sebagai fondasi revolusi.
Dalam konteks Revolusi 1945–1949, Tan Malaka juga menentang sejumlah langkah diplomasi yang dianggapnya terlalu mengalah kepada Belanda. Posisi ini menempatkannya berseberangan dengan arus utama kepemimpinan republik saat itu.
Kritik terhadap Strategi Gerakan Kiri
Tan Malaka tidak hanya mengkritik pihak kolonial atau elite nasionalis, tetapi juga garis politik gerakan komunis sendiri. Ia menilai pemberontakan 1926–1927 oleh PKI berlangsung prematur dan tidak didukung kesiapan objektif massa.
Kajian terbaru seperti karya Ronald E. Kipp dan pembacaan ulang atas arsip kolonial yang dirujuk dalam studi-studi pasca-Reformasi menunjukkan bahwa Tan Malaka mengambil posisi independen terhadap Komintern dan kepemimpinan PKI. Ia menolak dogmatisme dan lebih menekankan analisis situasi konkret Indonesia.
Konteks Minangkabau: Kritik terhadap Elitisme dan Tradisi Feodal
Di Sumatera Barat, awal abad ke-20 ditandai oleh perdebatan antara Kaum Muda dan Kaum Tua. Tradisi debat ini membentuk ruang kritik terhadap otoritas adat maupun agama.
Sejarawan Taufik Abdullah dalam Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927–1933) menunjukkan bahwa Minangkabau merupakan arena pertarungan gagasan modernisme, pendidikan, dan politik anti-kolonial. Dalam konteks ini, Tan Malaka tumbuh dalam budaya yang tidak tabu terhadap kritik.
Beberapa penelitian kontemporer tentang politik lokal Sumatera Barat pasca-Reformasi juga menilai bahwa warisan intelektual Minangkabau—termasuk figur seperti Tan Malaka—mencerminkan kecenderungan egalitarian dan resistensi terhadap sentralisme kekuasaan. Karakter ini terlihat dalam konsistensi Tan Malaka menolak dominasi, baik dari kolonial, elite nasional, maupun struktur politik yang dianggap feodal.
Penilaian Akademik Aktual
Kajian ulang terhadap Tan Malaka semakin berkembang dalam dua dekade terakhir. Sejumlah publikasi akademik Indonesia pasca-2000 menempatkannya bukan sekadar tokoh kiri, melainkan pemikir republik yang kritis terhadap seluruh bentuk kompromi politik yang dianggap merugikan kedaulatan rakyat.
Studi-studi tersebut umumnya merujuk pada:
- Harry A. Poeze, Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik (1998–2008).
- Taufik Abdullah, Schools and Politics (1971) — masih menjadi rujukan utama dalam studi politik Minangkabau.
- Rudolf Mrázek, Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia (1994), untuk konteks perdebatan elite pergerakan.
- Artikel-artikel kajian pasca-Reformasi di jurnal seperti Indonesia (Cornell University) dan Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) yang membahas ulang posisi Tan Malaka dalam historiografi modern.
Kesimpulan
Kritik politik Tan Malaka mencakup tiga lapisan: penolakan terhadap kolonialisme, kritik terhadap moderatisme elite nasional, dan penentangan terhadap dogmatisme gerakan kiri. Dalam konteks Minangkabau, sikap tersebut berakar pada tradisi intelektual yang terbuka terhadap perdebatan dan kritik terhadap otoritas.
Dengan demikian, Tan Malaka dapat dipahami sebagai representasi paling radikal dari kultur politik Minangkabau: egaliter, argumentatif, dan konsisten menuntut kedaulatan penuh rakyat.